Akses Situs Judi Online Berhasil Diturunkan 50%

<strong>Jakarta, ID</strong> - Pemerintah terus melakukan pemberantasan judi <em>online</em>. Hingga saat ini, Satuan Tugas Pemberantasan Judi <em>Online</em> pun telah berhasil menurunkan jumlah akses ke situs judi <em>online</em> sebesar 50%. <span style="font-style: inherit; font-weight: inherit;">Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, penurunan akses itu sebagai hasil intervensi Satgas yang dibentuk melalui Keputusan Presiden No 21 Tahun 2024 pada 14 Juni 2024.</span> <span style="font-style: inherit; font-weight: inherit;">"Sesuai data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tahun 2024, intervensi Satgas berhasil menurunkan 50% akses masyarakat ke situs judi <em>online</em>," ungkap dia, dalam Sosialisasi Pencegahan Aktivitas Perjudian di Lingkungan Kementerian Kominfo di Jakarta Pusat, Kamis (25/07/2024).</span> <span style="font-style: inherit; font-weight: inherit;">Siring dengan itu, jumlah deposit masyarakat pada situs judi <em>online </em>saat ini juga turun signifikan menjadi Rp 34,49 triliun dari tahun lalu Rp 327 triliun. </span> Menurut dia, data tersebut menunjukkan upaya pemberantasan judi <em>online</em> yang serius dilakukan pemerintah dan telah memberikan hasil yang signifikan. <span style="font-style: inherit; font-weight: inherit;">"Capaian ini tentu menjadi capaian yang membanggakan. Kita harus angkat jempol kepada semua pihak yang terlibat," tandasnya.</span> <span style="font-style: inherit; font-weight: inherit;">Menkominfo menjelaskan, Satgas Judi <em>Online</em> menargetkan akses masyarakat pada situs judi <em>online</em> dapat berkurang hingga 80% dengan jumlah deposit dapat turun menjadi sebesar Rp 45,79 triliun dalam setahun.</span> <span style="font-style: inherit; font-weight: inherit;">Karena itu, sosialisasi pencegahan judi <em>online</em> terus dilakukan dengan sasaran masyarakat luas dan bisa dilakukan melalui satuan kerja di Kementerian Kominfo (Kemenkominfo).</span> "Saya juga meminta Direktorat Jenderal IKP, BPSDM, dan Direktorat Pemberdayaan Informatika untuk memperkuat langkah konkret, strategis, dan berorientasi pada hasil dalam upaya sosialisasi antijudi <em>online</em>," ungkap Budi Arie.