Jakarta, ID – Pemerintah memperkuat koordinasi jaringan kehumasan kementerian dan lembaga (K/L) bersama pemerintah daerah untuk membangun komunikasi kebijakan yang lebih cepat, terarah, dan mampu menjangkau masyarakat hingga ke pelosok.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, penguatan koordinasi kehumasan semakin penting di tengah derasnya arus informasi digital.
Pemerintah tidak hanya dituntut mampu menyusun narasi kebijakan, tetapi juga memastikan informasi tersebut tersampaikan secara efektif kepada masyarakat di berbagai daerah.
“Kita dalam kerangka tugas komunikasi pemerintahan yang pertama harus punya narasi, yang kedua punya juga penyampaian hingga ke pelosok daerah untuk diseminasi,” ujar Meutya, dalam Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) di Jakarta Pusat, dikutip InfoDigital, Selasa (1/9/2026).
Humas Perlu Diperkuat
Menurut Meutya, sinergi antara humas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diperlukan agar komunikasi pemerintah berjalan lebih konsisten. Koordinasi tersebut sekaligus dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi penyampaian informasi kepada publik.
Ia menilai pemerintah perlu melihat secara berkala apakah komunikasi terkait kebijakan dan program sudah disampaikan dengan cepat, jelas, dan mudah dipahami masyarakat.
“Kalau ada hal-hal yang memang kurang cepat dilakukan pemerintah, ada komunikasi yang dianggap masih lambat atau belum jelas, ini juga menjadi forum bagi kami untuk evaluasi diri,” katanya.
Meutya mengatakan, forum komunikasi kehumasan tersebut diharapkan dapat berlangsung secara berkala.
Dengan demikian, pemerintah memiliki ruang koordinasi untuk menyatukan narasi sekaligus mempercepat penyampaian informasi ketika terdapat kebijakan yang perlu segera diketahui masyarakat.
Penguatan koordinasi dinilai semakin relevan seiring dengan proses digitalisasi pemerintahan.
Pergerakan informasi di ruang digital berlangsung sangat cepat sehingga komunikasi antarlembaga tidak dapat lagi berjalan secara parsial.
“Dengan digitalisasi, kita perlu juga koordinasi secara cepat. Jadi sekali lagi kami terima kasih kepada Kemenko Polkam karena kemudian dipertemukan dengan lebih intens lagi,” ujar Meutya.
Lebih dari 8.000 Perangkat
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M Qodari menyampaikan, komunikasi kebijakan memiliki peran yang sama pentingnya dengan pelaksanaan program pemerintah.