Menurut Qodari, keberhasilan sebuah program tidak hanya ditentukan oleh implementasinya, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjelaskan tujuan, manfaat, serta hasil program tersebut kepada masyarakat.
“Komunikasi program itu harus dijalankan supaya dukungan kepada program-program semakin baik dan hasilnya semakin optimal,” ujar Qodari.
Ia menyebut, jaringan kehumasan pemerintah secara nasional mencapai lebih dari 8.000 perangkat. Jumlah tersebut menjadi kekuatan besar yang perlu dikelola melalui koordinasi dan orkestrasi komunikasi yang lebih terarah.
Qodari menilai pemerintah tidak bisa bersikap pasif ketika ruang informasi publik terus bergerak, terutama melalui media sosial.
Informasi mengenai kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah perlu tersedia secara rutin agar ruang publik tidak hanya diisi oleh informasi yang berasal dari sumber lain.
“Pemerintah tidak bisa menunggu. Harus punya jadwal rutin, harus punya agenda komunikasi yang membuat ruang-ruang informasi itu terus terisi dengan berbagai macam informasi kegiatan dan program dari pemerintahan,” katanya.
Menurutnya, komunikasi kebijakan sebaiknya tidak berhenti pada penjelasan mengenai program atau aturan.
Pemerintah perlu menunjukkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat sehingga manfaat program dapat dipahami secara lebih konkret.
“Program-program tidak hanya menjadi program tetapi program itu punya wajah. Wajah dari warga Indonesia, wajah dari bangsa Indonesia, wajah dari anak-anak kita, dari mereka-mereka yang merasakan manfaat dari program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah,” ujarnya. (bdm)