Jakarta, ID – Sekitar 50 juta masyarakat Indonesia diproyeksikan akan mengakses portal digitalisasi bantuan sosial (bansos) ketika layanan tersebut diterapkan secara nasional.
Untuk memastikan layanan tetap stabil dan aman, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyiapkan serangkaian pengujian (stress test) sistem sebelum pelaksanaan rollout nasional pada Oktober 2026.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, besarnya potensi pengguna membuat kapasitas infrastruktur serta keamanan sistem menjadi perhatian utama pemerintah.
Menurut Meutya, jumlah pengguna yang sangat besar perlu diantisipasi agar portal bansos mampu melayani masyarakat tanpa mengalami gangguan ketika diakses secara bersamaan.
“Pelayanan harus andal, dan karena itu kita tahu ini menyangkut tadi kurang lebih angkanya 50 juta masyarakat yang kemungkinan secara bersamaan akan mengakses portal ini,” ujar Meutya, dikutip InfoDigital.
Ha itu disampaikan Menkomdigi usai Rapat Koordinasi Persiapan Rollout Nasional Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026).
Komdigi Gandeng BSSN Uji Ketahanan Portal Bansos
Untuk menghadapi potensi lonjakan trafik, Komdigi akan melakukan stress test dan load test terhadap sistem digitalisasi bansos. Pengujian tersebut dilakukan bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Hal itu tidak hanya ditujukan untuk mengetahui kemampuan sistem dalam menangani jumlah pengguna yang besar. Pemerintah juga akan mengevaluasi aspek keamanan serta perlindungan data masyarakat yang menggunakan layanan tersebut.
“Kita tadi juga sudah sepakat di bawah arahan Pak Luhut untuk melakukan stress test dan load test, bekerja sama tentu dengan BSSN untuk memastikan tadi keandalannya,” kata Meutya.
Pengujian menjadi salah satu tahap penting sebelum layanan diperluas secara nasional. Pemerintah ingin memastikan infrastruktur digital mampu beroperasi secara optimal ketika jumlah pengguna meningkat secara signifikan.
Pola Akses Masyarakat Akan Diatur
Selain memperkuat kapasitas sistem, pemerintah juga menyiapkan pengaturan pola akses pengguna untuk mencegah permintaan menumpuk pada waktu yang sama.
Langkah tersebut diperlukan karena lonjakan akses secara serentak berpotensi membebani sistem. Jika terjadi gangguan ketika rollout nasional berlangsung, dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat yang membutuhkan layanan bansos.
Karena itu, kesiapan teknologi menjadi salah satu faktor penting dalam perluasan digitalisasi bansos ke seluruh Indonesia.