Digitalisasi Bansos Diperluas Secara Nasional
Program digitalisasi bansos sebelumnya telah memasuki tahap piloting di sejumlah daerah. Pemerintah kemudian menyiapkan perluasan layanan agar dapat digunakan secara nasional.
Meutya mengatakan antusiasme masyarakat menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam memperluas cakupan program tersebut.
“Masyarakat sangat antusias, ini ditunggu-tunggu, dan karena itu, kita akan lakukan roll out nasional, tidak hanya lagi di 215 kabupaten,” ucapnya.
Perluasan layanan tersebut membuat kesiapan sistem harus diperhatikan secara menyeluruh. Bukan hanya kapasitas teknologi, pemerintah juga perlu memastikan data penerima bantuan tetap akurat dan dapat diperbarui ketika ditemukan ketidaksesuaian.
Akurasi Data Penerima Bansos Jadi Perhatian
Selain ketahanan infrastruktur digital, akurasi data penerima bansos menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program.
Untuk mendukung hal tersebut, Komdigi bersama kementerian dan lembaga terkait telah menyiapkan mekanisme sanggah secara digital. Fitur ini memungkinkan masyarakat melaporkan apabila menemukan data penerima yang tidak sesuai.
Masyarakat nantinya dapat mengajukan koreksi melalui sistem sehingga data penerima bantuan dapat diperbarui secara berkala.
“Ketika ada data yang salah, silakan, kita juga sudah menyiapkan mekanisme sanggah secara sistem. Mekanisme sanggah juga sudah siap untuk kemudian data selalu diperbaiki,” tutur Meutya.
Dengan adanya mekanisme tersebut, proses digitalisasi bansos tidak sekadar mengubah layanan konvensional menjadi layanan elektronik.
Sistem juga dirancang agar masyarakat memiliki ruang untuk ikut mengoreksi data dan membantu menjaga ketepatan sasaran penerima bantuan. (bdm)