Jenis konten yang menjadi perhatian antara lain konten terorisme, pornografi anak, narkoba, judi online, serta disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian atau DFK.
Penanganan terhadap konten tersebut membutuhkan kolaborasi karena setiap kementerian dan lembaga memiliki kewenangan serta fungsi yang berbeda.
“Konten negatif memiliki dampak yang nyata terhadap keamanan dan masyarakat. Karena itu, sinergi antarlembaga harus diperkuat agar penanganannya semakin cepat, tepat, dan terukur,” tutur Meutya.
Menurut dia, dukungan informasi intelijen dan kemampuan keamanan siber juga penting untuk membantu pemerintah memahami perkembangan ancaman secara lebih awal.
Dengan koordinasi yang lebih baik, informasi yang dimiliki masing-masing institusi dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk menentukan respons terhadap potensi ancaman.
BACA JUGA:BSSN dan ADIGSI Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Keamanan Siber
Ketahanan Digital Bagian dari Ketahanan Nasional
Penguatan keamanan digital juga dinilai perlu berjalan beriringan dengan agenda transformasi digital nasional.
Pemanfaatan teknologi kini semakin luas, baik untuk aktivitas masyarakat, layanan publik, maupun kegiatan ekonomi.
Kondisi tersebut membuat keandalan dan keamanan sistem digital menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan nasional.
Apalagi, semakin banyak aktivitas yang berlangsung di ruang digital, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan ruang tersebut memiliki sistem keamanan dan tata kelola yang memadai.
Meutya menegaskan bahwa keamanan digital bukan hanya berkaitan dengan aspek teknologi, tetapi juga berhubungan dengan kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital nasional.
“Kita harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital Indonesia melalui keamanan, perlindungan, dan tata kelola yang kuat,” pungkas Meutya. (abm)