Cara Wujudkan Ekonomi AI Indonesia Rp5,8 Kuadriliun pada 2030

Pemerintah perlu menyediakan insentif pajak dan hibah bagi pengembang yang menciptakan solusi AI berdasarkan kebutuhan lokal Indonesia.

Selain pendanaan, diperlukan pula ruang kolaborasi yang mempertemukan institusi riset, akademisi, universitas, dan pengembang teknologi.

Kolaborasi tersebut dapat membantu menghasilkan solusi AI yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan sektor industri di Indonesia.

4. Perjelas Tata Kelola dan Regulasi AI

SEAPPI juga menekankan pentingnya kepastian mengenai tata kelola AI di tingkat pemerintah.

Pemerintah perlu memperjelas lembaga publik yang memiliki peran dalam penyusunan kebijakan dan regulasi AI. 

Kejelasan tersebut diperlukan agar pelaku industri mengetahui pihak yang menjadi pengampu utama dalam pengembangan dan pengaturan teknologi AI.

Kepastian regulasi juga penting untuk menentukan sektor-sektor yang akan menjadi ruang lingkup pengaturan pemanfaatan AI.

Dengan koordinasi dan regulasi yang lebih jelas, pemerintah dan industri diharapkan dapat memiliki arah yang sama dalam mengembangkan AI sebagai teknologi yang memberikan nilai tambah bagi Indonesia. (abm)